Cara MB-Asman Mendongkrak Kinerja 255 Aparatur Baru Enrekang

Bupati Enrekang Muslimin Bando memberi arahan pada 255 CPNS pada acara penutupan Diklatsar (foto: M Haris Syah)

M Haris Syah
(Pengajar)

Pemerintahan Muslimin Bando - Asman di Enrekang sudah berjalan lebih kurang setahun. Sejumlah pembenahan terus dilakukan agar visi Enrekang Emas bisa terwujud.

Salahsatu yang krusial adalah sumber daya manusia, khususnya PNS. Sebagai ujung tombak pelayanan, MB-Asman menaruh perhatian cukup besar pada aspek ini. Aspek pelayanan masyarakat menjadi prioritas untuk didongkrak kualitasnya.

Sebagai langkah awal, Enrekang meminta penambahan 1057 PNS baru pada 2018 lalu. Meski yang dikabulkan hanya 255 formasi,, tetapi itu patut disyukuri sebab menjadi salah satu yang terbesar di Sulsel. Hanya kalah dari Makassar, Gowa dan Bone.

MB sepertinya menaruh harapan besar pada 255 PNS baru ini. Dalam beberapa kali diskusi dengan penulis, MB berharap banyak mereka bisa berbuat sesuatu untuk Massenrempulu. Sebabnya, MB percaya ke-255 pegawai baru itu adalah yang terbaik dari 4000 lebih pendaftar CPNS di Enrekang. Apalagi, semuanya lulus murni setelah menuntaskan satu per satu tahapan seleksi yang tidak mudah.

Selanjutnya, semuanya segera didaftarkan untuk ikut Diklatsar (dulu prajabatan, pen) di BPSDM Sulsel. Pemkab langsung menganggarkan kegiatan yang berlangsung 51 hari ini pada APBD perubahan 2019. Tidak seperti sebagian daerah lain yang mesti menunggu APBD pokok 2020. Sebagai catatan, Enrekang daerah pertama di Sulsel yang menuntaskan Diklatsar CPNS.

Kepada mereka, MB-Asman telah menyampaikan apa yang jadi harapan tersebut. Setidaknya yang disimak penulis pada acara penutupan Diklatsar, medio pekan lalu.

Menariknya, MB-Asman ini langsung menyindir hal-hal spesifik seperti reward-punishment, budaya kolonial semacam nepotisme, memakai jasa orang dekat bupati-wabup untuk mendapatkan keinginan seperti promosi jabatan.

Nepotisme memang menjadi salah satu kendala utama pelayanan birokrasi. Bahkan berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, 2012 lalu hanya 5 persen PNS di Indonesia yang benar-benar kompeten di posisinya. Apakah tujuh tahun berselang angka itu turun atau justru naik?

Wabup Asman berkali kali menegaskan dirinya jengah dengan hal ini. "Tunjukkanlah prestasi dan inovasi. Pantaskan diri untuk merebut posisi yang diinginkan itu," demikian katanya saat memberi materi umum penutupan Diklatsar.

Asman tidak asal bicara. Mereka meminta CPNS yang punya inovasi untuk tidak ragu mempersentasekan rancangannya. Rancangan inovasi yang dianggap layak, akan difasilitasi bahkan dibantu penganggarannya. Tentu saja kita berharap inovator yang sukses bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan posisi yang pas.

MB-Asman juga meminta PNS baru ini agar memiliki rasa tanggungjawab dan kesadaran sebagai pelayan masyarakat. Pada hakikatnya aparatur negara adalah pelayan yang harus siap memberi yang terbaik di OPD masing-masing.

Untuk memacu kinerja pelayanan tersebut, MB-Asman menjanjikan tunjangan kinerja pada tahun 2020 mendatang. Namun perlu diperhitungkan dengan matang, sebab tunjangan kinerja untuk 4000 lebih PNS ini tentu akan sedikit banyak menambah tambun postur belanja APBD.

Karena itu, MB-Asman tidak ingin PNS baru ini justru hanya menjadi beban daerah. Jika harapan MB-Asman bisa dipenuhi oleh 255 aparatur milenial ini, visi Enrekang Emas sepertinya bukan hal yang sulit untuk dicapai. (*)