Penafsiran 11 Pasal Kode Etik Jurnalistik

-

Kode etik jurnalis adalah seperangkat aturan yang wajib dipatuhi oleh para jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Ada 11 pasal dalam kode etik jurnalis.

Jurnalis harus independen artinya tidak memihak, tanpa intervensi dari siapapun, termasuk dari pemilik perusahaan media. Akurat berarti menyajikan berita dengan data dan fakta yang sesuai. Berimbang, artinya jurnalis harus mengambil informasi dari semua sisi/pihak, semua berhak mendapat porsi setara dalam pemberitaan. Tidak beritikad buruk, artinya tidak ada niat sengaja merugikan pihak tertentu.

Jurnalis Tribun wajib memperkenalkan diri dengan nama terang, jelas dan jika perlu menunjukkan Id Card kepada narasumber. Menghormati privasi dan pengalaman traumatis oranglain, tidak merekayasa berita, dan tidak mengcopypaste berita oranglain. Namun dalam berita investigasi, dibolehkan menggunakan cara tertentu demi kepentingan umum.

Jurnalis selalu me-recheck informasi darimanapun sumbernya. Memberi porsi sama kepada semua pihak, tidak beropini sendiri, dan tidak menghakimi orang.

Jurnalis tidak membuat berita yang tidak sesuai fakta, tanpa dasar, dan berniat buruk. Jurnalis juga harus hati-hati dalam membuat berita yang mengansur usur kekejaman, dan erotisme.

Tidak boleh menulis identitas korban asusila, dan pelaku kejahatan dibawah umur 17 tahun atau belum menikah. Ini agar tidak memperparah dampak traumatis korban, serta demi masa depan korban dan pelaku.

Jurnalis tidak boleh menggunakan profesinya untuk kepentingan pribadi, mengancam, dsb. Tidak boleh menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. Kecuali beberapa hal yang tidak bisa ditolak saat proses mencari informasi, seperti ajakan ngopi.

Jurnalis memenuhi permintaan narasumber yang tidak ingin identitasnya diketahui, menunda berita terbit dan tidak menerbitkan informasi yang diminta 'off the record' oleh narasumber .

Berhati-hati dalam menulis berita soal SARA, tidak boleh menyerang dan merendahkan orang lemah/sakit, miskin, cacat.

Menghormati kehidupan pribadi narasumber. Misalnya, tidak mengait-ngaitkan kasusnya dengan kehidupan keluarganya.

Jurnalis tidak anti kritik, harus segera memperbaiki berita yang keliru, bahkan bisa mencabut berita yang tidak akurat, apalagi hoax. Kalau perlu dengan permintaan maaf pada pembaca.

Jurnalis harus melayani hak jawab dan hak koreksi narasumber atau pihak yang diberitakan. *

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Akik Yaman, Simbol Persatuan Mahzab

-
Gambar
M Haris Syah Makassar Seorang kawan bertanya sinis kepada kawan lainnya, "Mengapa kau begitu percaya bahwa memakai cincin itu akan memberi manfaat dan kekuatan buatmu ?". Kawan yang memakai cincin menjawab dengan tenang. "Aku percaya air yang kugunakan berwudhu memiliki kekuatan mensucikan, padahal air itu hanyalah benda mati sama seperti batu,". Memang, pro dan kontro manfaat memakai cincin sedang hangat-hangatnya dibahas. Pertanyaan mengenai hukumnya dalam Islam, hadir seiring nge-tren-nya cincin berbatu akik, utamanya jenis bacan dikalangan pria. Dipercaya atau tidak, anjuran memakai cincin dapat ditemui dalam pelbagai riwayat. Menariknya, tidak ada satupun riwayat yang men-sunnah-kan bacan. Justru yang kerap ditemui dalilnya adalah sunnah memakai cincin akik yaman. Lebih menarik lagi, dalil tersebut tidak hanya dijumpai pada hadis-hadis ahlulbiat (hadis yang diriwayatkan 12 keturunan Rasulullah saw). Dikalangan mahzab ahlussunnah-pun, hadis yang menganjurkan
Baca selengkapnya

Laporan Aktualisasi; Meningkatkan Minat Baca Siswa Kelas VI B di UPT SD Negeri 1 Enrekang

-
Gambar
BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN yang unggul dan selaras dengan dinamika yang berkembang, sesuai dengan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam
Baca selengkapnya

Sayyid Jamaluddin, Sisipkan Ajaran Tauhid pada Budaya Lokal (bag.2)

-
Gambar
Ulama generasi pertama lebih merakyat dan berdakwah tanpa memberangus adat leluhur Sulsel, sehingga jejak mereka bisa ditemukan dipelbagai sisi adat budaya lokal M HARIS SYAH Belawa Salah satu yang membuat ulama generasi pertama tidak tercatat dalam referensi sejarah, adalah karena target dakwah mereka bukan kalangan elit kerajaan, yang menguasai ilmu menulis atau mendokumentasikan sejarah. Begitu tiba di Sulsel, yang pertama kali mendapat sentuhan ajaran tauhid adalah kaum kebanyakan, rakyat pesisir hingga pedalaman. "Sayyid Jamaluddin Husain Al Qubra juga demikian. Bahkan yang pertama kali dilakukan beliau adalah mengamati budaya setempat dan mempelajari kebutuhan rakyat. Namun mereka terlalu tawadu untuk dikenal dilembar manuskrip sejarah," kata budayawan, Andi Rahmat Munawar. Beliau mengajak rakyat untuk mengenal ajaran tauhid, sembari merangkul dan berasimilasi dengan adat budaya setempat. Sehingga banyak ritual agama yang kental dengan nilai budaya, baik it
Baca selengkapnya