Politik Dinasti Hambat Perempuan
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik Afirmasi Politik Perempuan Jelang Pemilukada di Studio Mini Redaksi FAJAR, Senin 29 Desember.
Komisioner KPU Sulsel Faisal Amir memandang, sangat jarang ada kepala daerah perempuan yang sukses murni dari bawah. Mereka, disebut masih memanfaatkan kekuasaan suami, saudara dan anggota keluarga lainnya. Hal ini lazim disebut politik dinasti. Karena itu menurut Faisal dalam Undang-Undang Pilkada hal tersebut bisa dihilangkan, termasuk mahar partai yang harus dibayarkan sang bakal calon.
"UU Pilkada membuka kesempatan bagi calon lain yang benar-benar kompeten untuk mengambil peran," kata pria yang akrab disapa Ical ini.
Senada, Akademisi UIN Alauddin Firdaus Muhammad menyoroti pendidikan politik bagi pengurus partai berjenis kelamin perempuan. "Pengurus Parpol sering memperlakukan perempuan tidak setara dengan laki-laki, terutama dalam pendidikan politik. Lihat saja dalam komposisi pengurus suatu partai, jarang ada perempuan menmpati posisi strategis yang bisa ia gnakan berproses," terangnya.
Politisi PKS, Sri Rahmi membantah jika perempuan harus nebeng dari nama besar keluarga untuk ikut terangkat karirnya. Namun ia tidak menyangkal bahwa faktor tersebut juga berpengaruh besar dan memandangnya sebagai modal berharga. "Namun itu semata menunjukakan bahwa perempuan itu mampu memanaje modal itu menjadi suatu kemenangan," jelasnya.
Disamping itu, Sri menjadikan Wali Kota Surabaya Tri Risamaharani sebagai role model perempuan yang sukses berpolitik. "Kita butuh Risma-Risma baru yang berani di Makassar. Tak perlu segan menduplikasi kebiasaan blusukan dan turun langsung. Kita manfaatkan selagi sedang tren," tandas Sri.
Diskusi kemarin digelar oleh KPU Sulsel, turut hadri Komisioner KPU Mardiana Rusli, akademisi Unhas Prof Itji Amin Daud, aktivis perempuan Salma Tadjang. serta politisi PKS Devi Santy, politisi PKB Andi Hartati serta politisi PPP Suriyanti (ris)
Komentar
Posting Komentar