Literasi Digital dan Program 100 Hari Jokowi-Ma'ruf

-



PILPRES  2019 mungkin arena pertarungan paling menguras energi sepanjang sejarah republik ini. Tidak hanya bagi kedua pasang kandidat dan tim pemenangan masing-masing, tetapi juga bagi sebagian besar masyarakat, wabilkhusus warganet alias netizen.

Salah satu yang membuatnya demikian melelahkan, adalah informasi dengan bermacam-macam bentuk yang memenuhi jagat dunia maya. Tautan-tautan berita dibuat semenarik mungkin untuk di-klik, di-share dan di-broadcast kemana-mana. Teks, gambar, video, dan sejenisnya tumpah membanjiri gadget kita, dan secara berjamaah kita telan mentah-mentah.

Mari kita flashback kasus babak belurnya Ratna Sarumpaet, tujuh juta kontainer surat suara dari Cina yang tercoblos, Jokowi menang Azan dilarang, server KPU disetting, dan yang terbaru brimob impor dari Cina.

Dampaknya tidak main-main karena berhasil menipu dan memprovokasi jutaan orang.  Beberapa di antaranya harus berurusan dengan polisi. Semakin miris, sebagian diantara mereka justru dari kalangan well-educated.

Momentum 22 Mei yang baru saja berlalu, jauh hari sudah digadang-gadang akan jadi puncak pertarungan Pilpres. Dan benar saja, pasca pengumuman hasil rekap KPU 21 Mei dini hari, insiden demi insiden terjadi dan bahkan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Lagi-lagi, narasi kezaliman rezim tidak terbendung, lengkap dengan bumbu-bumbu agama di dalamnya.

Kominfo bahkan harus menonaktifkan atau memperlambat akses medsos, demi meminimalisir tersebarnya konten-konten negatif tersebut.

Sebuah langkah yang menurut saya tidak banyak berguna. Justru merugikan, lantaran hoax yang terlanjur beredar tidak bisa terklarifkasi lewat platform yang sama.

* Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi citra dan informasi lewat media digital.

Kemampuan untuk melakukan hal ini ditujukan agar konsumen media menjadi sadar tentang cara informasi itu dibuat, diakses, dan disebarkan, serta sejauh apa manfaat informasi tersebut bagi dirinya.

Rendahnya literasi digital di tanah air sebenarnya sudah disadari pemerintah, utamanya sejak Pilgub Jakarta 2017.

Tiga hal yang sedang dijalankan pemerintah untuk menghadang maraknya hoaks, yakni edukasi literasi digital, pendampingan berkelanjutan oleh komunitas dan penegakan hukum (salahsatunya pengungkapan kelompok Saracen dan MCA).

Pertanyaannya, jika semua itu efektif, seharusnya Pilpres 2019 bisa lebih sejuk. Tapi kenyataan berbicara sebaliknya. Penyebaran hoaks ini seperti pegas, semakin ditekan maka daya perlawanannya semakin kuat saja.

Jika dulu hoaks disebar dari narasi via media sosial atau broadcast perpesanan, belakangan ini menjadi semakin meyakinkan karena hoaks dikemas dalam bentuk link (yang seolah-olah) portal berita.

Sebagian dari kita pasti sudah mendengar, jika dalil pembenaran korban hoaks ini karena mereka membaca/melihat di berita online.

Ini juga masalah yang tak kalah pelik. Industri media -terutama online- sudah lebih mirip home industry. Portal berita bisa dibuat dari rumah, hanya dengan modal sejutaan.

Lagi-lagi, literasi digital yang rendah membuat korban hoaks tidak bisa membedakan portal berita kredibel semacam Detik atau Kompas dengan 800.000 situs penyebar hoaks yang terdeteksi.

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kedepan harus melihat literasi digital sebagai skala prioritas. Jika perlu, masukkan dalam program 100 hari pertama.

Edukasi literasi digital harus lebih massive. Dan sudah saatnya masuk ke titik-titik yang selama ini dianggap rawan terprovokasi hoaks -yang juga sekaligus tempat tumbuh suburnya kelompok radikalis-.

Pemerintah juga harus memberi dukungan penuh, utamanya anggaran, kepada kelompok yang selama ini giat menghadang hoaks. Seperti penggagas situs-situs dan laman cek fakta, hingga organisasi seperti GP Ansor dan lainnya.

Pusat aduan konten harus lebih banyak dan lebih mudah diakses publik, termasuk harus lebih responsif menanggapi laporan. Selama ini, beruntung jika aduan kita ditanggapi, itupun butuh berhari-hari.

Selanjutnya, pemerintah semestinya melanjutkan upaya memblokir situs-situs penyebar hoaks dan yang berisi provokasi dan paham radikal, memperketat syarat pembuatan website. Juga, penyandang dana mereka harus dikejar dan diproses hukum.

Perkuat posisi Dewan Pers, agar semakin terang dan tegas garis yang membedakan media kredibel dengan media abal-abal. (*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Akik Yaman, Simbol Persatuan Mahzab

-
Gambar
M Haris Syah Makassar Seorang kawan bertanya sinis kepada kawan lainnya, "Mengapa kau begitu percaya bahwa memakai cincin itu akan memberi manfaat dan kekuatan buatmu ?". Kawan yang memakai cincin menjawab dengan tenang. "Aku percaya air yang kugunakan berwudhu memiliki kekuatan mensucikan, padahal air itu hanyalah benda mati sama seperti batu,". Memang, pro dan kontro manfaat memakai cincin sedang hangat-hangatnya dibahas. Pertanyaan mengenai hukumnya dalam Islam, hadir seiring nge-tren-nya cincin berbatu akik, utamanya jenis bacan dikalangan pria. Dipercaya atau tidak, anjuran memakai cincin dapat ditemui dalam pelbagai riwayat. Menariknya, tidak ada satupun riwayat yang men-sunnah-kan bacan. Justru yang kerap ditemui dalilnya adalah sunnah memakai cincin akik yaman. Lebih menarik lagi, dalil tersebut tidak hanya dijumpai pada hadis-hadis ahlulbiat (hadis yang diriwayatkan 12 keturunan Rasulullah saw). Dikalangan mahzab ahlussunnah-pun, hadis yang menganjurkan
Baca selengkapnya

Laporan Aktualisasi; Meningkatkan Minat Baca Siswa Kelas VI B di UPT SD Negeri 1 Enrekang

-
Gambar
BAB I PENDAHULUAN A.     Latar Belakang Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN yang unggul dan selaras dengan dinamika yang berkembang, sesuai dengan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam
Baca selengkapnya

Sayyid Jamaluddin, Sisipkan Ajaran Tauhid pada Budaya Lokal (bag.2)

-
Gambar
Ulama generasi pertama lebih merakyat dan berdakwah tanpa memberangus adat leluhur Sulsel, sehingga jejak mereka bisa ditemukan dipelbagai sisi adat budaya lokal M HARIS SYAH Belawa Salah satu yang membuat ulama generasi pertama tidak tercatat dalam referensi sejarah, adalah karena target dakwah mereka bukan kalangan elit kerajaan, yang menguasai ilmu menulis atau mendokumentasikan sejarah. Begitu tiba di Sulsel, yang pertama kali mendapat sentuhan ajaran tauhid adalah kaum kebanyakan, rakyat pesisir hingga pedalaman. "Sayyid Jamaluddin Husain Al Qubra juga demikian. Bahkan yang pertama kali dilakukan beliau adalah mengamati budaya setempat dan mempelajari kebutuhan rakyat. Namun mereka terlalu tawadu untuk dikenal dilembar manuskrip sejarah," kata budayawan, Andi Rahmat Munawar. Beliau mengajak rakyat untuk mengenal ajaran tauhid, sembari merangkul dan berasimilasi dengan adat budaya setempat. Sehingga banyak ritual agama yang kental dengan nilai budaya, baik it
Baca selengkapnya