Politik Dinasti Hambat Perempuan
Partisipasi politik perempuan dianggap masih rendah. Kalaupun ada yang sukses, dia disebut hanya memanfaatkan nama besar keluarganya alias menggunakan politik dinasti. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik Afirmasi Politik Perempuan Jelang Pemilukada di Studio Mini Redaksi FAJAR, Senin 29 Desember. Komisioner KPU Sulsel Faisal Amir memandang, sangat jarang ada kepala daerah perempuan yang sukses murni dari bawah. Mereka, disebut masih memanfaatkan kekuasaan suami, saudara dan anggota keluarga lainnya. Hal ini lazim disebut politik dinasti. Karena itu menurut Faisal dalam Undang-Undang Pilkada hal tersebut bisa dihilangkan, termasuk mahar partai yang harus dibayarkan sang bakal calon. "UU Pilkada membuka kesempatan bagi calon lain yang benar-benar kompeten untuk mengambil peran," kata pria yang akrab disapa Ical ini. Senada, Akademisi UIN Alauddin Firdaus Muhammad menyoroti pendidikan politik bagi pengurus partai berjenis kelamin perempuan. "Pengurus Parpol seri